Cermin diri: makalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MAKALAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

“Persiapan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”

Disusun :

Nama : Isticharoh

NIM : 7101414007

Rombel : 07

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA” dengan baik dan tepat waktu.

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam penyusunannya terdapat banyak bantuan yang saya peroleh dari berbagai pihak, untuk itu saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orangtua dan segenap keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, dan kepercayaan yang begitu besar.

2. Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Noviani Ahmad) yang telah membimbing dan mengajarkan saya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Teman-teman yang telah mendukung.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan bagi para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun.

Semarang, April 2015

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi kata “politik” masih berhubungan dengan polis,kebijakan. Kata “politis” berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata “politisi” berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstisunal maupun nonkonstistuonal.

Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:

· Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin

· Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol,mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM lembaga swadaya masyarakat

· Ikut serta dalam pesta politik

· Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas

· Berhak untuk menjadi pimpinan politik

(S Lev, Daniel. Hukum Dan Politik Di Indonesia Kesinambungan Dan Perubahan . LP3ES. Hlm: 549)

Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku. Setelah mengetahui tentang ‘Apa itu Politik ?’ sekarang kita bahas tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hadir untuk menggantikan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang telah ada sejak tahun 2003. AFTA disahkan pada saat ASEAN Summit ke IV di Singapura pada Januari 1992 bersama penandatanganan Deklarasi Singapura dan Perjanjian untuk Meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN (Singapore Declaration and Agreement for Enhancing ASEAN Economic Cooperation).

Pemerintah Indonesia terlalu memaksakan masyarakat untuk menerima Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tanpa memberi kesempatan untuk mempertanyakan secara kritis tentang “Apa itu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ?”. Indonesia sendiri akan segera menyongsong kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember 2015. Namun, hingga saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui apa itu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), termasuk kesiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selama ini Pemerintah Indonesia memaksakan masyarakat untuk menerima Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tanpa diberikan kesempatan untuk mempertanyakan secara kritis tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Untuk itu mau tidak mau masyarakat Indonesia harus mempersiapkan diri dalam menghadapi datangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa memaksimalkan manfaat dari diadakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta meminimalisir dan mengatasi ancaman serta dampak negatif yang diakibatkan dari diadakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN ?

2. Bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ?

3. Bagaimana kaitan antara Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan politik di Indonesia ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN

2. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

3. Untuk mengetahui kaitan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan politik di Indonesia saat ini.

D. Manfaat

1. Dari membuat makalah ini diharapkan bisa lebih memahami tentang adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai akhir tahun 2015.

2. Dapat mengetahui seberapa kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

3. Dapat mengaitkan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan politk Indonesia saat ini

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sebelum membahas apa yang dimaksud dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN ada baiknya kita menelisik terlebih dahulu Ketahanan Indonesia di bidang Ekonomi. ketahanan ekonomi nasional merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan banyak dimensi. Dimensi-dimensi itu meliputi:

Ø Stabilitas ekonomi

Ø Tingkat Integrasi Nasional

Ø Ketahanan system ekonomi terhadap goncangan dari luar sistem ekonomi

Ø Margin of savety dari garis kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi

Ø Keunggulan kompetitif produk-produk ekonomi nasional

Ø Kemantaban ekonomi dari segi besarnya (size) ekonomi nasional

Ø Tingkat integrasi ekonomi nasional dengan global

Untuk mewujudkan ketahanan nasional di bidang ekonomi perlu dilakukan pembinaan hal-hal sebagai berikut :

Ø System ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah negara Indonesia, melalui ekonomi kerakyatan serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ø Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan diri dari hal-hal berikut :

· System free fight liberalism

· System etatisme

· Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok (Monopoli)

Ø Struktur ekonomi dimantabkan secara seimbang dan saling menguntungkan

Ø Pembangunan ekonomi yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dibawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif.

Ø Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sector.

Ø Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional.

(Sunarto 2013:134-136)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang di buat dalam Deklarasi Concord II di Bali, Indonesia, pada tanggal 7 Oktober 2003. Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para pemimpin negara-negara ASEAN menegaskan komitmen kuat mereka untuk mempercepat komunitas ASEAN pada tahun 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan pasar bebas yang diberlakukan di wilayah Asia Tenggara dan mulai diberlakukan Desember 2015.

Hal ini menyisakan tanda tanya besar sampai sekarang bagi para pakar dan pengamat ekonomi, politik, ekologi, dan sosial budaya dalam menyikapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara kritis. Terlebih untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia, dimana Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN. Secara umum pertanyaan mendasar adalah bagaimana implikasi ekonomi-politik Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), bagaimana dengan pemimpin baru (Jokowi-JK) dalam mengawal MEA, dan bagaimana imbasnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perlu diketahui bahwa MEA menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2015. MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

a. pasar tunggal dan basis produksi tunggal

b. kawasan ekonomi yang kompetitif

c. wilayah pembangunan ekonomi yang adil, dan

d. wilayah sepenuhnya terintegrasi kedalam ekonomi global.

Untuk mencapai karakteristik tersebut maka di perlukan ASEAN Conectivity melalui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antara sumber daya alam industri dan perdagangan yang akan memudahkan investasi internasional untuk berbisnis di kawasan ini.

MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang diterapkan pada akhir tahun 2015 nanti, akan menjadikan ASEAN seperti sebuah negara besar. Penduduk di kawasan ASEAN akan mempunyai kebebasan untuk melanglang buana, masuk ke suatu negara dan keluar dari suatu negara di kawasan ASEAN tanpa hambatan berarti. Penduduk mempunyai kebebasan dan kemudahan untuk memilih lokasi pekerjaan yang dianggap memberikan kepuasan bagi dirinya. Perusahaan juga mempunyai kebebasan untuk memilih lokasi pendirian pabrik dan kantor perusahaan di kawasan ASEAN. Gambaran ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai MEA, yakni menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi dengan ciri adanya aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, modal, serta aliran investasi yang lebih bebas.

B. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam beberapa hal, Indonesia dinilai belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Namun banyak peluang yang dapat kita lihat dari Ekonomi ASEAN 2015 ini. Banyak kalangan yang merasa ragu dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Dalam kekhawatiran mengenai terhantamnya sektor-sektor usaha dalam negeri kita, jika kita mengingat bagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan China. Kini China mampu menguasi pasar domestik kita yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas Indonesia. Berdasarkan fakta peringkat daya saing Indonesia periode 2012-2013 berada diposisi 50 dari 144 negara, masih berada dibawah Singapura yang diposisi kedua, Malaysia diposisi ke dua puluh lima, Brunei diposisi dua puluh delapan, dan Thailand diposisi tiga puluh delapan. Melihat kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang menjadi faktor rendahnya daya saing Indonesia menurut kajian Kementerian Perindustrian RI yaitu kinerja logistik, tarif pajak, suku bunga bank, serta produktivitas tenaga kerja.

Selain itu, berdasarkan laporan pertumbuhan ekonomi yang dilansir oleh IMF pada tahun 2012, terlihat bahwa pada 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat stabil di kisaran 5,5 persen ± 1 persen dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11persen. Sejak tahun 2007 hingga 2012, tingkat pertumbuhan hampir selalu diatas 6 persen dengan pengecualian tahun 2009 (4,6 persen ) sejalan dengan krisis ekonomi global akibat kegagalan sektor kredit properti dimana sebagian besar negara bahkan mengalami pertumbuhan minus. Hal tersebut berbeda bila dibandingkan dengan Singapura yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,55 persen, namun fluktuasinya sangat tinggi mulai dari 14,7persen (2010) setelah mengalami kontraksi -1,3 persen (2009).

(Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum – 253)

Mempersiapkan Langkah Strategis dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pelaksanaan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sudah di depan mata. Indonesia harus mulai mempersiapkan diri jika tidak ingin menjadi sasaran masuknya produk-produk negara anggota ASEAN. Indonesia harus banyak belajar dari pengalaman pelaksanaan

Free trade agreement (FTA) dengan China, akibatnya China menguasai pasar komoditi Indonesia. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi dengan percaya diri bahwa bangsa Indonesia mampu dan menjadi lebih baik perekonomiannya dalam keikutsertaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini. Beberapa langkah strategis yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah ialah dari sektor usaha perlu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, memperbaiki kualitas produk dalam negeri dan memberikan label SNI bagi produk dalam negeri. Dalam sektor tenaga kerja Indonesia perlu meningkatkan kualifikasi pekerja, meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataannya dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kita akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Untuk itu perlu adanya sumber daya manusia sebagai pendukung pembangunan. Sesuai yang tercantum dalam GBHN 1993 yaitu modal dasar yang berjumlah 9 buah diantaranya dinyatakan bahwa penduduk yang besar jumlahnya dapat merupakan sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan negara (PB-7 Pusat 1994:190)

(Drs.Mudjijono.Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam.Yogyakarta.Depdikbud.Hlm:43)

Selain sumber daya manusia, kita juga memerlukan adanya strategi lain dalam menghadapi MEA 2015. Salah satunya yaitu strategi manajemen multikkultural. Untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan orientasi nilai antar negara maka pihak manajemen perlu menerapkan beberapa strategi adaptif berikut :

· Orientasi nilai universalisme versus partikularisme

· Orientasi nilai kolektivisme versus individualisme

· Orientasi nilai netral versus afektif

· Orientasi nilai diffuse versus specific

· Orientasi nilai achievement versus ascription

(Tjiptono, Fandy.2002.Strategi Bisnis.Yogyakarta.Andi.Hlm:69-72)

Apabila kita mempunyai daya saing yang kuat, persiapan yang matang, sehingga produk-produk dalam negeri akan menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dan kita mampu memanfaatkan kehadiran, untuk kepentingan bersama dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

C. Kaitan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan politik di Indonesia

Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Indonesia juga harus memperhatikan kesiapan beberapa aspek selain aspek ekonomi tentunya. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah aspek kesiapan politik di Indonesia. Sudah benar-benar siapkah aspek politik di Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ? Ternyata Indonesia masih harus membenahi politiknya, khususnya dalam persiapan keamanan politik di Indonesia itu sendiri yang sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.

Persoalan keamanan politik dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sangatlah penting. Sebagaimana disampaikan oleh ASEAN Political-Security Community (APSC) hal-hal yang harus diperhatikan dalam keamanan politik ASEAN tersebut di antaranya: Sea and Border Land Disputes, Conflict Resolution in ASEAN, Civilian Nuclear Program: Problems and Prospects, Democracy and Good Governance, ASEAN Maritime Cooperation. Namun, semua hal itu masih membingungkan. Pasalnya, bicara keamanan politik, tentu bicara sistem politik, yang faktanya di negara-negara anggota ASEAN sendiri terdapat sejumlah perbedaan sistem politik.

Dalam mendukung komunitas ASEAN 2015, sebaiknya ada sejumlah keterbukaan agar dapat membincangkan berbagai hal secara demokratis. Sedangkan, saat ini baru empat negara di ASEAN yang menganut sistem politik demokrasi. Keamanan politik dalam MEA harus segera terjamin, karena dengan berlakunya Komunitas ASEAN 2015, negara luar akan semakin haus dan semakin melihat lumbung ekonomi di Indonesia. Negara-negara ASEAN juga harus saling mendukung dan menghindari pergesekan, karena satu gesekan akan sangat mudah menggoncak stabilitas politik dan ekonomi nantinya. Untuk Indonesia sendiri saat ini baru jelas apa yang harus menjadi fokus keamanan, sehingga dapat mempermudah pergerakan alat negara yang bertugas.

Target pembentukan Indonesia sebagai poros maritim oleh pemerintahan Joko Widodo menjadi sebuah petunjuk jelas bahwa yang menjadi tujuan keamanan politik Indonesia adalah maritim. Yang harusnya dilakukan oleh Indonesia sekarang dalam menghadapi 2015, untuk penguatan Keamanan Politik yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah penyebarluasan informasi guna menguatkan masyarakat itu sendiri. Selain itu, bahwa dalam memperkuat Keamanan Politik itu sendiri, yang harus diperkuat adalah pemahaman masyarakat bahwa mereka bagian dari ASEAN. Karena sejauh ini masyarakat Indonesia dan beberapa warga negara lainnya masih banyak yang belum mengetahui latar belakang terbentuknya ASEAN itu dan apa saja yang telah melenceng dari tujuan awal pembentukan kelompok negara-negara Asia Tenggara ini.

Salah satu tujuan ASEAN adalah untuk perdamaian antar negara Asia Tenggara. Namun, kita lihat sekarang, banyak gesekan, dan yang paling buruk terjadi sekarang adalah akibat prinsip non-intervensi pada berbagai kerusuhan dan kejahatan di negara anggota ASEAN, yang tak bisa dibantu penyelesaiannya oleh negara ASEAN lainnya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang di buat dalam Deklarasi Concord II di Bali, Indonesia, pada tanggal 7 Oktober 2003. Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para pemimpin negara-negara ASEAN menegaskan komitmen kuat mereka untuk mempercepat komunitas ASEAN pada tahun 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan pasar bebas untuk wilayah Asia Tenggara dimana pesertanya adalah negara-negara ASEAN. MEA akan dilaksanakan pada Desember 2015 dipercepat dari rencana sebelumnya.

Untuk itu Indonesia perlu mewujudkan ketahanan nasional khususnya di bidang ekonomi. Selain itu, Indonesia juga perlu melakukan strategi dalam menghadapi MEA 2015 seperti peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dan Strategi Managemen Multikultural.

Selain itu, persoalan keamanan politik dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 juga sangatlah penting. Sebagaimana disampaikan oleh ASEAN Political-Security Community (APSC) hal-hal yang harus diperhatikan dalam keamanan politik ASEAN tersebut di antaranya: Sea and Border Land Disputes, Conflict Resolution in ASEAN, Civilian Nuclear Program: Problems and Prospects, Democracy and Good Governance, ASEAN Maritime Cooperation. Namun, semua hal itu masih membingungkan. Pasalnya, bicara keamanan politik, tentu bicara sistem politik, yang faktanya di negara-negara anggota ASEAN sendiri terdapat sejumlah perbedaan sistem politik.

Saran

Untuk dapat mengikuti Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan baik dan dapat memanfaatkan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN secara maksimal hendaknya persiapan dilakukan secara bertahap hal-hal penting yang mendesak untuk diwujudkan misalnya harus segera diwujudkan demi kelancaran dan kematangan Indonesia dalam mengikuti MEA 2015. Seperti peningkatan mutu Sumber Daya Manusia hal ini dapat diwujudkan dengan

· Akses pendidikan

Salah satu akar dari masalah Sumber Daya Manusia Inndonesia dikarenakan terbatasnya akses pendidikan tinggi karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia

· Reformasi kebijakan

Hal mendasar yang harus diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia ke depan dalam menyambut MEA 2015 adalah mengubah orientasi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

· Diadakannya Uji Kompetensi

Uji kompetensi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti Praktek Kerja Lapangan (PKL), Pilihan Ganda (Multiple Choice), Ketrampilan (OSCE = Objective Structure Clinical Examination).

Persoalan keamanan politik juga harus direalisasikan dengan pemerintahan Jokowi-JK sekarang diwacanakan Indonesia akan memperkuat keamanan politik khususnya maritim. Dan itu harus benar-benar direalisasikan sebelum Masyarakat Ekonomi ASEAN diberlakukan. Memang tidak mudah tapi setidaknya sudah melalui beberapa tahap pelaksanaan.

Daftar Isi